http://ift.tt/2bxq1lq
POSMETRO INFO - Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Saefullah digadang-gadang mendampingi Sandiaga Uno sebagai calon wakil gubernur dalam Pilkada DKI 2017. Ketua Partai Gerindra Jakarta M. Taufik sudah menyebut pasangan tersebut.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok langsung menyerang Saefullah. "Bila Saefullah jadi maju pilkada, maka keborokannya pun turut dibongkar," kata Ahok di Balai Kota DKI, Kamis, 18 Agustus 2016.
Menurut Ahok, selama ini Saefullah melakukan berbagai langkah untuk menentangnya. Misalnya saat melantik pejabat setingkat lurah dan camat pada November 2015. Ahok terkejut melihat jumlah calon lurah dan camat yang dilantik tidak sesuai dengan daftar nama yang dipegang.
"Kamu kira Sekda enggak pasang orangnya. lurah camat yang sempat saya 'cut' ingat enggak? Yang tiba-tiba baju putih semua dilantik itu loh. Saya langsung potong kan. Kamu kira, enggak pasang-pasang orang untuk kampanye?" kata Ahok.
Langkah mbalelo lainnya, ketika Ahok ngotot menerapkan transaksi non tunai untuk menghindari transaksi keuangan menjadi jelas dan bisa ditelusuri. Saefullah, kata dia, malah pernah tawar menawar terkait kebijakan itu.
Berikutnya, Ahok mengaitkan Saefullah dengan kasus tender alat uninterruptible power supply (UPS) yang berujung pada pencopotan Lasro Marbun dari Kepala Inspektorat DKI. Menurut dia, Saefullah tahu persis kasus tersebut. "Sekda tahu semua loh kalau tandatangan," tuturnya.
Selain itu, Ahok juga menuding Saefullah memiliki kedekatan khusus dengan Wakil Ketua DPRD DKI M. Taufik terkait pembahasan rancangan peraturan daerah reklamasi Teluk Jakarta. "Sekarang kita bisa baca juga kan Sekda sama Taufik dekat, kan?" kata dia.
Meski begitu, Ahok mengaku sengaja membiarkan Saefullah dan tidak akan mengusulkan pencopotan sebagai Sekretaris Daerah agar turut membuka boroknya. "Apa kurang fair lagi? Nah kenapa saya juga santai? Dia (Saefullah) mau buka borok apa, apa yang mau dibuka, semua rapat rapim terbuka," ujarnya.
Ahok menduga Saefullah memiliki peluang menggerakkan jajaran di bawahnya untuk pemenangan pilkada. vKarena Saefullah memiliki wewenang menentukan pejabat eselon III dan IV. Bahkan, dia menyebut Saefullah pernah melantik para pejabat itu tanpa sepengetahuan dirinya.
"Justru lebih bahaya Sekda," katanya. Meski begitu, Ahok memilih untuk membiarkan tindakan Saefullah. Dia tidak masalah jika Saefullah membenci dirinya, berkampanye menentang dia, maupun menggalang massa.
"Jangan ketahuan saja. Karena sebagai PNS ada sumpah, ada aturan bisa dipecat. Kalau cuma diam-diam galang massa, mau habisin saya macam-macam silakan saja," tutur Ahok yang bakal maju lagi dalam Pilkada DKI lewat jalur partai politik.
Saefullah membantah tudingan Ahok terkait pelantikan lurah camat yang dianggap mengandung unsur kampanye. "Coba saja cek lurah camat, ada enggak yang saya minta, yang saya gerakkan pilih-pilih saya?" kata dia saat ditemui di kantor Pemerintah DKI, Kamis, 18 Agustus 2016.
Saefullah menjelaskan bahwa mutasi pejabat selalu dibahas dalam Badan Pertimbangan Jabatan, dan sifatnya pun terbuka. Pelantikan, kata Saefullah, semua atas izin Ahok.
Selain itu, dia juga selalu melapor kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Agus Suradika terkait nama-nama yang diusulkan untuk dilantik. "Cek saja sama Pak Agus Suradika. Saya tidak pernah pasang orang-orang," ujarnya.
Pekan lalu, Badan Musyawarah (Bamus) Betawi mendukung Saefullah menjadi salah satu calon gubernur atau wakil gubernur Jakarta. Ketua Bamus Betawi, Zainuddin mengatakan Saefullah cocok untuk mewakili etnis Betawi sebagai putra daerah
Menurut Zaenudin, sangat wajar kalau putra Betawi meminta diperhatikan karena selain merupakan penduduk asli Jakarta, populasi suku Betawi saat ini mencapai 27,6 persen, atau sekitar 3 juta jiwa. Bamus Betawi berencana mengadakan pertemuan dengan pengurus partai politik dalam waktu dekat ini.[tempo]
Post a Comment